Efisiensi Anggaran Tekan Pariwisata Kaltim, Pelaku Industri Minta Pemerintah Lebih Aktif Gelar Event
METRONEWS, Samarinda- Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan instansi pemerintah mulai memberikan dampak signifikan terhadap industri pariwisata di Kalimantan Timur (Kaltim). Penurunan agenda MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) memicu anjloknya tingkat hunian hotel, bahkan menyebabkan pengurangan tenaga kerja di sektor perhotelan.
Merespons kondisi tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menggelar forum diskusi bertajuk Bincang-Bincang Pariwisata I 2025 di 29 Coffee and Eatery, Samarinda, Rabu (4/6/2025). Mengusung tema “Pariwisata yang Kuat di Tengah Efisiensi Anggaran”.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengatakan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak membuat sektor pariwisata berhenti bergerak. Sebaliknya, situasi ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Kita memang kehilangan banyak agenda besar dari instansi pemerintah, tapi ini bisa jadi kesempatan untuk membangun kolaborasi baru, termasuk dengan komunitas dan sektor swasta,” kata Ririn.
Ia menekankan pentingnya diversifikasi pasar agar pelaku usaha tak lagi terlalu bergantung pada pasar MICE. Segmen wisatawan individu dan keluarga dinilai lebih stabil dan berpotensi dikembangkan.
Meski tantangan masih terasa, Ririn mengungkapkan adanya tren positif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan menunjukkan tingkat hunian hotel berbintang pada April 2025 mencapai 53,79 persen, naik 14,59 persen dibanding bulan sebelumnya.
“Momentum ini harus kita jaga. Butuh kerja sama yang konsisten dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar pariwisata kita tetap tangguh di tengah keterbatasan,” ujarnya.
Sektor perhotelan menjadi salah satu yang paling terdampak. Wakil Ketua PHRI Samarinda sekaligus General Manager Grand Kartika Hotel, Armunanto Somalinggi, menyebut sekitar 70 persen pendapatan hotel di Samarinda sebelumnya berasal dari kegiatan instansi pemerintah.
“Ketika itu berhenti, kami harus bertahan dengan pasar swasta yang porsinya kecil. Hotel-hotel lokal benar-benar terpukul,” ujar Armunanto.
Ia membandingkan kondisi hotel lokal dengan jaringan hotel besar (hotel chain) yang dinilai lebih siap menghadapi krisis berkat dukungan kontrak korporat jangka panjang dan sistem digital yang mumpuni.
Lebih lanjut, Armunanto menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menciptakan arus kunjungan wisatawan melalui penyelenggaraan event berskala besar.
“Bukan cuma okupansi yang naik, tapi perputaran uang di sektor pariwisata juga hidup. Ini bukti nyata bahwa event itu investasi,” katanya. (Ag)
