Gubernur Kaltim, Isran Noor Berikan Kuliah Umum di Unhas, Bicara Tentang IKN dan Pemerataan Pembangunan
Metronews.co, Makassar – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas), Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (26/01).
Isran Noor yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini memaparkan mengenai “Tantangan dan Prospek Pembangunan IKN dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan.”
Kuliah umum yang diselenggarakan dihadiri oleh Mahasiswa, Dosen, Dekan dan juga hadir mendampingi wakil gubernur Kalimantan timur Hadi Mulyadi.
Disambut dengan hangat oleh rektor universitas Hasanuddin Prof Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A beserta jajaran guru besar Unhas di lantai 8 rektorat.
“Ini adalah coklat khas Makassar pak gubernur” sambutan hangat pak rektor.
Dalam kesempatan tersebut Isran Noor memaparkan bahwa kehadiran IKN merupakan agenda Pemerataan Pembangunan, karena selama ini menurut mantan bupati Kutai Timur itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia selama ini hanya tertumpu di Pulau Jawa yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa.
“Tahun 2009 dana pembangunan yang dialokasikan Pemerintah Pusat belum merata, oleh karena itu Bapak Presiden selalu menyatakan pemindahan ibu kota itu adalah sebuah transformasi peradaban yang di dalamnya adalah transformasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan, dalam tanda petik relatif pemerataan,” ujar Isran.
Isran melanjutkan, kesenjangan itu tidak hanya dari sisi infrastruktur semata, namun juga perekonomian. Sehingga dia meyakini ada titik terang atas problem pemerataan pembangunan di tengah rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Didapat bahwa 54 persen dana pembangunan infrastruktur itu ada di pulau Jawa. Bisa dibayangkan bagaimana pulau Jawa menguasai dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
“Artinya hanya 46 persen biaya pembangunan infrastruktur itu dibagi-bagi, pulau Sumatera, termasuk wilayah Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara,” terang Isran.
Menurut Isran, Ibu kota itu bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur atau Sulawesi tapi untuk kepentingan bangsa dan dunia.
“Kalau negara tidak mampu membiayai pembangunan IKN serahkan kewenangan itu kepada Kalimantan Timur dan Sulawesi selatan, karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara “ tegas Isran noor menyanggupi disambut gemuruh tepuk tangan hadirin.
Isran mengaku sempat mengusulkan agar terjadi pemerataan ke seluruh wilayah dengan mengubah struktur anggaran.
Struktur anggaran yang dimaksud Isran adalah 30 persen dikelola pusat, dan 70 persen disebar ke daerah, dengan begitu kapasitas keuangan daerah memadai, meski itu belum cukup, tapi skema itu menurut Isran lebih berkeadilan.
“Karena selama ini APBN itu dikelola dana pusat itu 70 persen. Hanya 30 persen yang dibagikan ke 34 provinsi dan 514 kabupaten kota,” tuturnya.
“Bagaimana kalau di balik yang 30 persen dikelola pusat, yang 70 persen itu disebar ke daerah agar kapasitas keuangan pemerintah daerah itu memadai, itu pun belum cukup, tapi lebih berkeadilan,” tambahnya.
Diketahui saat ini Pembangunan IKN hanya menggunakan 20% APBN,80% dari Public Private Partnership (PPP) dan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). (*)
