Pemkab Mahulu Siap Dukung Program Nasional 3 Juta Rumah, Fokus ke Wilayah Perdesaan
METRONEWS, Jakarta- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh Program Nasional Pembangunan Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan oleh Asisten I Setkab Mahulu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/04/2025).
Rakor ini menghadirkan pengarahan langsung dari para menteri dan pejabat eselon I yang membahas strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai bagian dari upaya besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan. Ia menyoroti bahwa pembangunan perumahan bukan hanya soal fisik bangunan, tapi menyangkut hak dasar masyarakat akan tempat tinggal yang layak dan aman.
“Program ini harus menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk berkolaborasi. Rumah yang dibangun harus memenuhi standar minimal, termasuk kualitas atap, lantai, dinding, dapur, dan sanitasi. Tujuannya bukan hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ujar Fahri Hamzah.
Ia juga mendorong peran aktif sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), serta menekankan pentingnya pengintegrasian program ini dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan APBDes. Selain itu, ia mengusulkan kemudahan perizinan dan pemberian insentif seperti pembebasan BPHTB dan subsidi bagi pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menanggapi hal ini, drg. Agustinus Teguh Santoso menyatakan bahwa Pemkab Mahulu siap mendukung kebijakan tersebut dan akan mengambil langkah konkret.
“Kami akan mulai dengan mengidentifikasi jumlah rumah tidak layak huni di Mahulu, lalu menganggarkan pembangunan atau renovasi melalui APBD. Fokus utama adalah masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah perdesaan. Kami juga terbuka menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan pengembang untuk mempercepat realisasi program ini,” jelasnya. (Prokopim/tha)
